MK Komisi Informasi Provinsi Lampung memutus Sengketa KPPKIP dengan Inspektorat Kota Bandar Lampung

  • Dipublikasikan : Selasa, 24 Juli 2018
  • Oleh : Admin

Majelis menolak Permohonan Pemohon  Kelompok Pegiat Pemantau Keterbukaan Informasi Publik  (KPPKIP) dengan Termohon Inspektorat Kota Bandar Lampung, Meski dalam amar putusan Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi Lampung menolak permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya namun MK tetap memutuskan beberapa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi terbuka.  Pembacaan amar putusan itu dilakukan dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Ketua Dr. As’ad Muzzammil, MH.,Mediator beranggotakan Dery hendryan SIP., SH., MH.,Mediator dan Budi Jaya Idris, SH.,Mediator dengan didampingi oleh Panitera Pengganti Miftahul Muizz, MPd., Mediator di ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Lampung pada Selasa (24/7).


Alasan MK untuk menolak seluruh permohonan informasi yang diminta Pemohon karena legal Standing Pemohon tidak memenuhi syarat, Namun demikian, karena Termohon Badan Publik mengecualikan informasi yang diminta Pemohon maka MK memutuskan untuk meminta Termohon mengumumkan informasi tersebut ke publik dengan kewajiban harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan  dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.


Adapun informasi yang diminta MK untuk dibuka Termohon. Dengan keluarnya putusan MK Komiasi Informasi Provinsi Lampung itu maka sidang sengketa dengan register 001/I/KI-PROV/2018 antara Pemohon KPPKIP dengan Termohon Inspektorat Kota Bandar Lampung dianggap selesai.