Komisi Informasi Provinsi Lampung Tunjuk Desa Hanura Sebagai Desa Memiliki Keterbukaan Informasi

  • Dipublikasikan : Senin, 19 November 2018
  • Oleh : Admin

Dalam rangka pemeringkatan keterbukaan publik yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Komisi Informasi provinsi lampung. Desa Hanura merupakan desa peringkat ke delapan secara Nasional terkait keterbukaan informasi publik.

Kali ini, para anggota komisioner Komisi Informasi provinsi lampung melakukan visitasi pemeringkatan keterbukaan publik di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Jumat16-11-2018.

Para Komisioner yang hadir yaitu Ketua Komisi Informasi Lampung Dery Hendryan, Wakil Ketua As’Ad Muzzammil, Divisi ASE Dedeh Kurniasih dan Divisi Kelembagaan Budi Jaya Idris.


Kedatangan para komisioner Komisi Informasi Lampung disambut Kepala Desa Hanura Chodri Cahyadi bersama Sekdes Hanura Yudi Aprianto dan Sekretaris Camat Hadi Jaya serta dari LPM Leo Nardo.


Kepala desa Hanura, Chodri Cahyadi, mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tamu istimewa, dari komisi Informasi, dimana telah mempercayai Desa Hanura sebagai salah satu desa yang penerapan informasi publik yang selalu terbuka, sehingga masyakarat disini mengetahui apa saja yang dikerjakan dari segi pengelolaan dana dan pengembangan desa, “ucapnya diruang rapat kantor kepala desa siang tadi.


Dalam pertemuan itu, Chodri Cahyadi memaparkan tentang RPJM Desa Hanura yaitu Perdes no. 7 tahun 2015 tentang Revisi RPJM Desa 2015/2021 dengan program prioritas antara lain meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta penerapan informasi melalui pengembangan sistem informasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dll, “ujarnya.


Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Dery Hendryan, menjelaskan, dimana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah desa, kabupaten/ kota.


Adalah hak publik untuk tahu serta hak kita ingin tahu, untuk itu dengan adanya pemberlakuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang, “jelas Dery didepan para pejabat desa.

“jadi intinya informasi apapun harus disampaikan kepada masyarakat apalagi tentang dana desa, strukturnya dan pembangunan desa semua itu harus terbuka selebar-lebarnya, ” pungkas Dery. (etalaseinfo)