HUT Provinsi Lampung ke 53 tahun

  • Dipublikasikan : Jumat, 04 Agustus 2017
  • Oleh : Admin

Komisi Informasi, KI: Keterbukaan informasi publik sebuah keniscayaan pascalahir Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Momentum tersebut menjadi tonggak Pemkab Way Kanan untuk membentuk dan mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.  Kamis (6/4) siang di GSG Blambangan Umpu berlangsung pengukuhan PPID utama dan PPID pembantu.

 

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi UU KIP dan Permendagri 3/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi. Sebagai narasumber Ketua KI Lampung Dery Hendryan dan Ganjar Jationo, Kabid Diseminasi dan Informasi mewakili Kadis Kominfotik Lampung.


"Sangat dibutuhkan komitmen dari pimpinan, mulai bupati sampai kepala desa dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Instrumen keterbukaan tersebut meliputi pembentukan PPID, daftar informasi publik, SOP layanan informasi, mengembangkan sistem informasi, ruang layanan informasi dan pembiayaan," kata Ketua KI Lampung, Dery Hendryan.


Sementara itu, Kabid Diseminasi dan Informasi Kominfo Lampung, Ganjar Jationo dalam penjelasannya mengatakan pentingnya informasi diera keterbukaan sehingga pemda harus mampu mengoptimalkan peran PPID untuk membuka akses informasi pada masyarakat dan melayani pemohon informasi atas aktivitas pembangunan di Way Kanan.


"Keterbukaan informasi harus bisa didapatkan oleh setiap masyarakat. Maka dari itu pemda harus mampu mengoptimalkan peran PPID," katanya.


Acara yang dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda dan seluruh kepala SKPD berlangsung meriah. Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, dalam amanahnya berpesan pada jajaran Ppemkab untuk mendorong implementasi UU KIP dan menjamin hak akses publik atas pembangunan Way Kanan. (JM/DR)